Judul : PIAGAM MADINAH DAN UUD REPUBLIK INDONESIA 1945
link : PIAGAM MADINAH DAN UUD REPUBLIK INDONESIA 1945
PIAGAM MADINAH DAN UUD REPUBLIK INDONESIA 1945
I. PENDAHLUAN
Aktivitas penting dan tugas besar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setelah menetap di Madinah pada tahun pertama hijrah adalah membangun Mesjid Quba[1] dan menata kehidupan sosial poltik di kalangan masyarakat Madinah.[2] Dengan hijrahnya kaum Muslimin Mekah ke daerah itu, menjadikan masyarakatnya semakin bercorak heterogen. Langkah yang ditempuh Nabi Muhammad dalam penataan masyarakat tersebut adalah menerbitkan sebuah dokumen yang dikenal Piagam Madinah. Sebagaimana halnya dengan peristiwa yang terjadi di Madinah, ketika Indonesia terbebas dari cengkeraman kaum penjajah pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemikir dan politisi berusaha menyusun landasan pemerintahan negara Republik Indonesia. Dalam waktu yang sangat singkat, lahirlah Pancasila dan UUD 1945.[3] Rumusan yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945 tersebut, pada prinsipnya bertujuan untuk mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tentu saja nilai-nilai yang terdapat di dalamnya, mengacu pada tatanan kehidupan masyarakat yang sangat heterogen, baik dari segi agama maupun adat istiadat semua suku yang ada. Kajian makalah ini akan mengupas telaah perbandingan antara Piagam Madinah dan UUD 1945, dalam kedudukannya sebagai konstitusi negara.
II. KEDUDUKAN PIAGAM MADINAH SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA
Dalam mengatur hubungan pelbagai komunitas masyarakat Madinah, Nabi Muhammad merekamnya dalam sebuah dokumen yang dicatat dalam sumber-sumber sejarah. Tujuan dokumen tersebut adalah untuk menjelaskan komitmen masing-masing kelompok di Madinah, dengan memberikan batasan hak dan kewajiban. Dalam penelitian klasik, dokumen itu disebut dengan al-kitab (buku) atau al-shahifah (bundelan kertas). Sedangkan dalam penelitian modern, dokumen itu disebut dengan al-dustur (konstitusi) atau al-wasiqah (piagam/ dokumen).[4]
Pada awalnya, Piagam Madinah terdiri atas dua bagian. Satu bagian berkaitan antara perjanjian damai Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi, dan yang satu lagi menguraikan komitmen, hak-hak, dan kewajiban antara kaum Muslim (Muhajirin dan Anshar). Namun, para ahli sejarah menggabung kedua dokumen itu menjadi satu. Dokumen pertama ditulis sebelum terjadinya Perang Badar, sedangkan dokumen kedua ditulis setelah Perang Badar.[5]
1. Dokumen Pertama
Sumber-sumber sejarah menyebutkan bahwa perjanjian damai antara kaum Muslimin dengan kaum Yahudi, ditandatangani ketika Nabi Muhammad pertama kali tiba di Madinah. Dokumen ini mencatat dua kejadian penting, yaitu: (1) kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah sebelum Islam menjadi kuat dan sebelum diperintahkan memungut jizyah dari para ahl al-kitab, dan (2) Islam menjadi kuat setelah terjadinya Perang Badar. Secara umum, isi dokumen ini menetapkan bahwa Nabi Muhammad tidak akan memerangi ahl al-dzimmah yang berada di daerah komunitas Muslim.[6]
2. Dokumen Kedua
Dokumen perjanjian antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar, ditulis pada tahun kedua hijrah. Menurut al-Thabariy, pada tahun ini, Nabi Muhammad memiliki teks-teks dokumen dan dicantelkan ke pedangnya yang diberi nama zulfikar, sebuah pedang yang ia peroleh sebagai rampasan dalam Perang Badar.[7]
Pada kesempatan itu pula, Nabi Muhammad bersabda: “Madinah adalah tempat perlindungan, mulai dari atas gunung hingga pinggiran kota. Barangsiapa yang melakukan perbuatan bid’ah, atau melakukan dosa, atau memberi perlindungan kepada pelaku kriminal, maka ia akan mendapat laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah, baik yang wajib maupun yang sunat”.[8] Pada kesempatan lain, Nabi Muhammad berkata: “Ibrahim menyucikan Mekah dan saya menyucikan Madinah antara dua area. Tidak seorang pun boleh menanam tumbuh-tumbuhan liar atau berburu binatang-binatang liar. Tidak boleh memotong pepohonan, kecuali untuk memberi makan untanya. Demikian pula, tidak boleh membawa senjata perang ke daerah ini”.[9]
Ucapan atau sabda Nabi Muhammad di atas memberi dukungan bahwa dokumen yang ditulis setelah terjadinya Perang Badar adalah berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh kaum Muhajirin dan Anshar untuk mempererat tali persaudaraan mereka.
3. Nilai-nilai Demokrasi dalam Piagam Madinah
Jika dianalisis lebih jauh materi yang terkandung dalam Piagam Madinah, maka terdapat beberapa nilai demokrasi yang dapat dipetik di dalamnya. J. Suyuthi Pulungan menyimpulkan enam prinsip, yaitu:
1. Prinsip persatuan dan persaudaraan;
2. Prinsip kebebasan beragama;
3. Prinsip tolong-menolong dan membela teraniaya;
4. Prinsip musyawarah, persamaan, dan keadilan;
5. Prinsip disiplin, pertahanan, dan perdamaian;
Sejalan dengan itu, Muhammad Jamaluddin Surur menyimpulkan delapan prinsip, yaitu:
1. Menyatakan bahwa segenap kaum muslim adalah umat yang satu;
2. Menegakkan masyarakat Islam yang solider dan kolektif;
3. Mengakui hak asasi kaum Yahudi, sekaligus mengajak mereka memeluk Islam;
4. Mengakui kebebasan beragama bagi kaum Yahudi;
5. Menetapkan bahwa penyelesaian segala sengketa berada di tangan Nabi Muhammad sebagai Kepala Negara;
6. Memperkuat pertahanan dan bersikap waspada terhadap kaum Quraisy;
7. Pertahanan negara adalah tanggung jawab seluruh warga negara;
Jika prinsip-prinsip di atas dikaitkan dengan kondisi masa kini, maka prinsip-prinsip tersebut tetap aktual dan relevan dalam dunia modern sekarang, karena nilai-nilainya yang universal. Lagi pula, prinsip-prinsip seperti itulah yang menjadi tuntutan berbagai bangsa di dunia, agar tegak dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, yaitu tatanan masyarakat yang demokratis, adil, dan damai. Sebab, pada hakekatnya implementasi prinsip-prinsip tersebut merupakan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, dan akan menumbuhkembangkan demokratisasi dalam berbagai aspek kehidupan.
C. Piagam Madinah dalam Tinjauan Ilmu Politik
Dari segi ilmu politik, materi Piagam Madinah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan kekuasaan politik. Kekuasaan tersebut bertujuan untuk mengatur hubungan kemanusiaan dalam masyarakat, mengontrol dan menertibkan masyarakat. Sebab, kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari konflik dan persaingan. Meski dalam pengaturan hubungan-hubungan tersebut terdapat unsur pemaksaan, tetapi tujuannya adalah untuk menetapkan suasana hidup kebersamaan.[12]
Jika dicermati secara keseluruhan, Piagam Madinah memenuhi semua syarat yang dibutuhkan oleh suatu konstitusi. Bahkan, diakui bahwa Piagam Madinah merupakan konstitusi yang pertama dalam sejarah kemanusiaan. Ia mendahului Konstitusi Amerika yang lahir pada tahun 1887 dan Konstitusi Prancis yang lahir pada tahun 1795.[13]
Ahmad Ibrahim Syarif menyebutkan bahwa Nabi Muhammad telah membuat suatu Undang-undang Dasar untuk mengatur kehidupan masyarakat di Madinah dan meletakkan dasar-dasar hubungan antara Madinah dengan tetangganya. Undang-undang Dasar tersebut merupakan suatu kemampuan besar dari segi ilmu politik, bahkan merupakan suatu keahlian pembuatnya dalam menata keadaan dan situasi masyarakat di zaman itu. Belum pernah ditemukan sebelumnya ada negara yang memiliki konstitusi tertulis, sebagaimana halnya negara yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Konstitusi itu sangat penting artinya, baik untuk menetapkan bentuk negara maupun untuk perkembangan situasi selanjutnya.[14]
III. KEDUDUKAN UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA
1. Sejarah Lahir dan Perjalanan UUD 1945
UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis, telah dirncang dan dipersiapkan jauh sebelum Indonesia merdeka oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Rancangan UUD tersebut dibahas BPUPKI dalam dua masa sidang, yaitu tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 dan tanggal 10 – 17 Juli 1945.[15] Namun, secara formal UUD 1945 resmi menjadi Konstitusi Negara Republik Indonesia, setelah disahkan dan ditetapkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan.[16]
Secara umum, materi UUD 1945 terdiri atas: (1) Pembukaan; (2) Batang Tubuh yang meliputi 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan; (3) Penjelasan otentik UUD.
Dalam perjalanannya sebagai konstitusi negara, UUD 1945 telah mengalami dua masa berlaku, yaitu sejak diundangkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Setelah itu, digantikan oleh Konstitusi RIS pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Selanjutnya, Konstitusi RIS digantikan oleh UUDS pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Barulah setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 dinyatakan berlaku lagi sampai sekarang.[17]
Memasuki era reformasi, UUD 1945 telah mengalami perubahan-perubahan, sesuai dengan Ketetapan SU-MPR pada tahun 1999. Perubahan-perubahan yang dimaksud, meliputi pasal 5 ayat (1), pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat (2), pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat (2) dan (3), pasal 20, serta pasal 21.[18] Maksud dan tujuan perubahan-perubahan tersebut adalah untuk menyesuaikan materi UUD 1945 dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia pada era kontemporer.
2. Konsep Demokrasi dalam UUD 1945
Kalau diperhatikan pasal 1 dan pasal 28 UUD 1945, dapat dikatakan bahwa konsep demokrasi tersebut disusun dalam kondisi mental yang benar-benar ingin bebas atau baru saja membebaskan diri dari penjajahan. Ide yang terkandung dalam kedua pasal tersebut, sungguh-sungguh murni dan luhur sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, yaitu kedaulatan di tangan rakyat serta adanya kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat bagi semua anggota masyarakat.[19]
Kalau kedua pasal di atas dihubungkan dengan Pembukaan UUD 1945, dapat dikatakan bahwa UUD bukan saja mengatur hubungan manusia secara horizontal, tetapi langsung berhubungan secara vertikal dengan Tuhan Yang Maha Kuasa.[20] Dengan demikian, tindakan manusia Indonesia bukan saja diukur dari segi hukum formal, tetapi juga dari segi moral.
Untuk lebih jelasnya, rumusan demokrasi yang dapat ditarik dari UUD 1945 adalah:
1. Kedaulatan berada di tangan rakyat;
2. Setiap warga negara memiliki kemerdekaan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat, baik secara tertulis maupun lisan.
Dengan landasan pemikiran di atas, mendalami huruf yang terangkai dalam UUD 1945 dirasakan sebagai sesuatu yang sangat diperlukan. Bukan untuk sementara, tetapi secara terus menerus. Selama manusia masih membawa naluri fitrah yang sama, yakni tidak dapat hidup menyendiri dan ingin hidup bersama, maka selama itu manusia memerlukan landasan bersama.
3 .Fungsi dan Peranan UUD 1945
Secara konsepsional, fungsi dan peranan UUD 1945, tercermin pada berfungsinya Pancasila sebagai landasan filososfi bangsa, berfungsinya sistem presidental secara konstitusional sebagai landasan struktural yang tertuang dalam UUD 1945, dan berfungsinya tujuan nasional yang terimplementir dalam kebijaksanaan politik bangsa yang tertuang dalam GBHN.[21]
Secara operasional, fungsi dan peranan UUD 1945, telah tercermin di dalam peranan UUD 1945 secara konsepsional di atas, benar-benar dapat terealisir secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan hanya itu, tetapi mampu dilestarikan dan meningkatkan usaha-usaha pelestariannya. Semua itu harus dilaksanakan oleh supra struktur (pemerintah) dan infra struktur (parol dan ormas-ormas), serta segenap masyarakat seluruhnya.[22]
Apa yang dikemukakan di atas merupakan penjabaran dari Pembukaan UUD 1945, yang intinya adalah:
1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
III. PENUTUP
Mengacu pada pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dari segi sejarah lahirnya, Piagam Madinah dan UUD 1945 memiliki kesamaan, yakni disahkan dan ditetapkan oleh pembuatnya, tidak lama setelah negara itu berdiri.
2. Dari segi materinya, Piagam Madinah dan UUD 1945 masing-masing memuat nilai-nilai demokrasi yang sangat tinggi, mengatur kepentingan rakyat secara merata, tanpa membedakan antara golongan yang satu dengan golongan lainnya.
3. Dari segi kedudukannya sebagai kostitusi negara, baik Piagam Madinah maupun UUD 1945 memenuhi syarat untuk disebut sebagai konstitusi negara. Muatan kedua konstitusi tersebut, mampu membangun masyarakatnya menjadi masyarakat yang cerdas dan berbudaya tinggi.
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Zainal Abidin. Piagam Nabi Muhammad SAW, Konstitusi Negara Tertulis Pertama di Dunia. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
Bahar, Saefroedin, et al. Risalah Sidang BPUPKI-PPKI. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1992.
Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
Harjono, Anwar. Indonesia Kita, Pemikiran Berwawasan Imam-Islam. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
Pulungan, Suyuthi. Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
Surur, Muhammad Jamaluddin. Qiyam al-Daulah al-‘Arabiyyah al-Islamiyyah. Kairo: Dar al-Nahdhah, 1952.
Syarif, Ahmad Ibrahim. Daulah al-Rasul fiy Madinah. Kuwait: Dar al-Bayan, 1972.
Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi dan Ni’matul Huda. Teori dan Hukum Konstitusi. Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
Tim Redaksi Rineka Cipta. Perubahan UUD 1945 dan Ketetapan-ketetapan SU-MPR Tahun 1999. Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
Umari, Arkam Dhiyauddin. Madinan Society at the Time of the Prophet: Its Characteristics and Organization, diterjemahkan oleh Mun’im A. Sirry dengan judul Masyarakat Madani: Tinjauan Hidtoris Kehidupan Zaman Nabi. Cet. II; Jakarta: Gema Insani Press,
LAMPIRAN I
TEKS PIAGAM MADINAH
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش و يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. أنهم أمة واحدة من دون الناس. المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين, وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى, وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. ولا يخالف مؤمن مولى مؤمن دونه. وأن المؤمنين المتقين على من بغي منهم أو ابتغى وسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين, وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر, ولا ينصر كافرا على مؤمن. وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. وأن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس. وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. وأن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا.وأن المؤمنين يبيء بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه. وأنه لايجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن. وأنه من اعتبط مؤمنا قتلا على بينة فإنه قودا به إلا أن يرضى ولي المقتول, وأن المؤمنين عليه كافة, ولا يحل لهم إلا قيام عليه. وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه وأنه من نصره أو أواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد عليه الصلاة والسلام . وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته وأن ليهود بني النجار ويهود بني الحارث ويهود بني ساعدة ويهود بني جشم ويهود بني الأوس ويهود بني ثعلبة ولجفنة ولبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف.
وأن موالي ثعلبة كأنفسهم. وأن بطانة يهود كأنفسهم. وأنه لا يخرج منهم أحدا إلا بإذن محمد عليه الصلاة والسلام . وأنه لايتحجر على ثأر جرح. وأنه من فتك, فبنفسه وأهل بيته إلا من ظلم. وأن الله على أبر هذا.
وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. وأنه لم يأثم أمرؤ بحليفه. وأن النصر للمظلوم.
وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين. وأن يشرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. وأن الجار كالنفس غير مضار ولا إثم. وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها, وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو إستجار يخالف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها. وأن بينهم النصر على من دهم يثرب, وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فأنهم يصالحونه. وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين. على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.
وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة. وأن البر دون الإثم, لايكسب كاسب إلا على نفسه.
وأن الله على ما أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره. وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو إثم. وأن من خرج أمن, ومن قعد أمن بالمدينة إلا من ظلم وإثم. وأن الله جار لمن بر والتقى.
Demikianlah Artikel PIAGAM MADINAH DAN UUD REPUBLIK INDONESIA 1945
Sekianlah artikel PIAGAM MADINAH DAN UUD REPUBLIK INDONESIA 1945 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel PIAGAM MADINAH DAN UUD REPUBLIK INDONESIA 1945 dengan alamat link https://macam2-artikel.blogspot.com/2015/12/piagam-madinah-dan-uud-republik.html
0 komentar:
Post a Comment